Aliran administrasi Publik

Definisi Administrasi :

• Herbert A. Simons: kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama

Menurut Nicholas Henry, Administrasi Publik ialah suatu kombinasi yang  kompleks antara teori dan Praktek , dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungan nya  dengan masyarakat yang di perintah, dan juga mendorong kebijakan public  agar lebih responsive terhadap kebutuhan social .

Menurut David H. Rosenblomm, Administrasi Publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajement, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislative, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Dari kedua definisi tersebut, dapat di pahami bahwa administrasi public adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif.

Istilah administrasi Publik memiliki 3 macam variasi makna:

• Administration of public, menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator,  yang aktif mengatur dan mengabil keputusan, masyarakat di asumsikan sebagai masyarakat yang pasif dan hanya menurut saja.
• Administration for public, menunjukan suatu konteks yang lebih maju, dimana pemerintah lebih berperanan dalam mengemban misi pemberian pelayanan public (Service provider). Di sini di asumsikan bahwa pemerintah lebih responsive atau lebih tanggap terhadap apa yang di butuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi  pelayanan public kepada masyarakat.
• Administration by public, merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah member kesempatan untuk itu. Dalam, hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada “empowerment” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidup nya tanpa harus sepenuh nya tergantung terus-menerus kepada pemerintah.

Perkembangan Administrasi Publik

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat di telusuri dari perubahan paradigma nya. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang di anut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Nicholas Henry mengungkapkan bahwa standart suatu disiplin Ilmu mencakup Focus dan locus.

• Focus, mempersoalkan what of the field, atau metode dasar yang di gunakan atau cara-cara ilmiah apa yang di gunakan untuk memecahkan suatu persoalan.

• Locus mencakup where of the field atau tempat dimana metode tersebut di gunakan atau di terapkan.

Menurut Nicholas HeNry, Ada 5 paradigma dalam Administrasi PUblik:

1. Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Tokoh yang terkenal antara lain: Frank J Goodnow dan Leonard D White.menurut Goodnow dalam buku nya Politics and Administration. Politk memusatkan perhatian pada kebijakan atau kehendak rakyat. Sedangkan administrasi lebih pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut.

Implikasi dari paradigma ini adalah administrasi harus di lihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan di arahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari government Bureaucracy.

Pada paradigma ini, hanya terpusat pada pembahasan Locus nya saja, sedangkan Foucs nya kurang di bahas secara jelas dan terperinci.

1. Prinsip-Prinsip Administrasi. (1927-1937)

Tokoh yang terkenal adalah Willoughby, Gullick & Urwick yang sangat di pengaruhi oleh tokoh manajement Klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip Administrasi sebagai focus Administrasi. Prinsip-prinsip tersebut di tuangkan dalam apa yang di sebut sebagai POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting)yang menurut mereka dapat di terapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedangkan Lokus dari Administrasi Publik tidak pernah di ungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintahan.

1. Administrasi Negara sebagai Ilmu politik. (1950-1970)

Morstein-Marx seorang editor buku :”element of Public Administrations” ditahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi  sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis. Sementara Hebert Simons mengarahkan kritikan nya terhadap ketidak-konsistenan prinsip Administrasi. Administrasi public bukan lah ilmu yang bebas nilai, tapi sangat di pengaruhi nilai-nilai tertentu. Sehingga muncul paradigma baru yang menganggap administrasi public sebagai ilmu Politik dimana locus nya ialah birokrasi pemerintahan, sedangkan focus nya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi banyak mengandung kelemahan.

1. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi. (1956-1970)

Dalam paradigma ini, prinsip-prinsip manajement yang pernah popular sebelum nya, di kembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajement, metode kuantitatif, analisis system, riset operasi dsb merupakan focus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini,, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu Administrasi murni dan berorientasi pada kebijakan Publik.

1. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. (1970- sekarang)

Paradigma ini telah memiliki focus dan locus yang jelas. Focus administrasi Publik adalah teori organisasi, teori manajement dan kebijakan public. Sedangkan locus nya ialah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan Publik.

Menurut Gerald E. Caiden (1982) ada beberapa aliran dalam administrasi Publik, yang bisa di golongkan dalam 2 jenis. :

1.   Aliran Proses Administrasi

• Aliran empiris

Mengandalkan berbagai kasus atau praktek administrasi Publik  yang dapat di gunakan sebagai pegangan dalam mensukseskan administrasi public  dan tidak semata-mata hanya mengandalkan teori dan generalisasi yang telah di hasilkan.

• Aliran pengambilan keputusan

Memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengambilan keputusan dalam organisasi agar tidak keliru dalam pembuatan keputusan.

• Aliran matematik

Memanfaatkan model matematika dan statistika sehingga para administrator tidak lagi menggantungkan diri pada cara-cara lama atau tradisional.

2.   Aliran system Administrasi Holistik

• Aliran perilaku manusia

Memusatkan perhatian pada komunikasi , konfliks, motivasi, kepemimpinan, status dan interaksi social, karena unsur-unsur ini akan mensukseskan pencapaian tujuan.

• Aliran analisis birokrasi

Memusatkan perhatian pada aplikasi prinsip-prinsip birokrasi ala webber, yang di anggap unggul karena di dasarkan atas aturan yang rasional yang mengatur struktur dan proses  menurut pengetahuan teknis  dan efisiensi yang tinggi.

• Aliran system social

Melihat organisasi sebagai suatu system social yang bersifat terbuka dan tertutup, dan dalam pengembangan nya di perluas menjadi pemahaman terhadap hubungan antara administrasi public dengan masyarakat.

• Aliran integrative

Melakukan konsolidasi berbagai aliran lain dalam praktek administrasi Publik.

Donald F. kettl (1993) juga mengungkapkan paradigma administrasi Publik ke dalam 4 tahapan pengembangan administrasi Publik.

1.                     tahap sentralitas administrasi (tahap progresif) 1887-1915

memusatkan perhatian nya pada administrasi professional dalam rangka memperkuat pemerintah untuk mencapai tingkat efisiensi, dan mencari cara untuk meluputkan administrasi Publik dari skandal politik dan system spoil  yang cenderung mengurangi efektifitas administrasi.

2.                     Tahap scientific management. 1915-1940

Tahap ini berupaya menerapkan scientific approach dalam manajement atau administrasi public dan mengenyampingkan dunia politik.

3.                     Tahap critical self-examination. 1940-1969

pada tahapan ini pemanfaatan manajement ilmiah mulai di perlemah, dengan mengusulkan Political power sebagai pengganti nya untuk mencapai praktek administrasi yang efektif, dimana prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan harus mendapat perhatian yang lebih besar dari pada struktur organisasi  dan efisiensi itu sendiri

4.     Tahap terjadi nya factor-factor sentrifugal. 1969- sekarang.

Pada tahap ini terjadi kerumitan dalam memisahkan administrasi dari politik karena teori administrasi public juga adalah teori politik.

Berbagai pendapat yang di kemukakan oleh Nicholas henry, Gerald E. Caiden dan Donald F Kettl di kenal juga sebagai teori Administrasi public klasik

Pada tahun 1983, muncul paradigma baru yang di sampaikan oleh G.D. Garson dan E.S. Overman dalam bentuk akronim PAFHRIER.

P A    = Policy Analysis

F       = Financial

H R   = Human Resources

I        = Information

E R    = External Relations

Paradigma ini muncul untuk merevisi paradigma prinsip-prinsip Administrasi (POSDCORB). dan menjadi pusat perhatian dari manajement public.

Pada tahun 1992, muncul  Post-bureaucratic paradigm (barzelay). Paradigma ini lebih menekankan hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk dan keterikatan terhadap norma. mengutamakan misi, pelayanan dan hasil akhir (outcome). menekankan pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkesinambungan. Menekankan pemisahan antara pelayanan dengan control, membangun dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisis hasil, dan memperkaya umpan balik.

Dalam saat yang bersamaan di amerika serikat muncul paradigma yang sangat terkenal karena bersifat reformis yaitu “reinventing Government” yang di sampaikan oleh D. Osborne dan T . Gaebler (1992). Paradigma ini di kenal dengan nama New public management (NPM).

Hood, mengungkapkan ada 7 komponen doktrin dalam NPM:

1. Pemanfaatan manajement professional dalam sector public.
2. Penggunaan indicator kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada control output.
4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil
5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
6. Penekanan gaya sector swasta pada praktek manajement
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya.

Menurut ferlie, Ashburner, fitzgerald dan Pettigrew (1997), NPM telah mengalami berbagai perubahan orientasi.:

1. The efficiency drive, mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
2. Downsizing and decentralization, mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.
3. In search of excellence, mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Public service orientation, menekankan pada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisassi public, memberikan perhatian yang lebih kepada aspirasi, kebutuhan , dan partisipasi “user” dan warga Negara, memberi otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang di pilih masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka, menekankan societal learning dalam pemberian pelayanan public, dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, serta partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Tahun 2003, J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt mengemukakan sebuag paradigma baru yaitu : new public Service. Konsep NPS antara lain:

• Melayani warga masyarakat bukan pelanggan (serve citizen, not customers)
• Mengutamakan kepentingan public (seek the public interest)
• Lebih menghargai kewarganegaraan dari pada kewirausahaan (Value citizenship over entrepreneurship)
• Berpikir strategis, dan bertindak demokratis (think strategically, act democratically)
• Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah (recognize that accountability is not simple)
• Melayani daripada mengendalikan (serve rather than steer)
• menghargai orang, bukan nya produktivitas semata (value people, not just productivity).

G. Shabbir Cheema (2007) mengungkapkan empat fase administrasi public yang juga menggambarkan perkembangan paradigma administrasi public.:

1.   Traditional Public Administration, yang berorientasi pada hirarki, kontinuitas, ketidak berpihakan, standarisasi, legal-rational, otoritas, dan profesionalitas

2.   Public Management, memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajement termasuk efisiensi dalam pemakaian sumberdaya, efektifitas, orientasi pada pelanggan, orientasi pada kekuatan pasar, dan lebih sensitive terhadap kepentingan public.

3.   New Public Management, yang di arahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan orientasi hasil, out-sourcing, dan contracting out, serta promosi etika profesi dan manajemen dan anggaran berbasis kinerja.

4.   Governance, suatu system nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, social, dan politic di kelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sector swasta. Esensi dari paradigma ini ialah memperkuat interaksi ketiga unsure tersebut dalam mempromosikan People-centered development.

Karakteristik Governance menurut UNDP:

• Participation, semua orang harus di beri kesempatan untuk bersuara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau melalui institusi perantara yang mewakili kepentingan nya.
• Rule of law, aturan hokum harus adil dan di tegakkan tanp pandang bulu, termasuk hokum yang mengatur hak-hak asazi manusia.
• Transparency, keterbukaan harus di bangun di atas aliran informasi yang bebas. Berbagai proses, institusi dan informasi harus dapat di akses oleh semua orang yang berkepentingan
• Responsiveness, institusi-institusi dan proses yang ada harus di arahkan untuk melayani para pemangku kepentingan atau stakeholders
• Consensus orientation, harus ada proses mediasi untuk sampai pada konsesus umum yang di dasarkan atas kepentingan kelompok, dan sedapat mungkin di dasarkan pada kebijakan dan prosedur.
• Equity, semua orang memiliki kesempatan yang sama untk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan nya.
• Effectiveness and efficiency, proses dan institusi-institusi yang ada sedapat mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfataan terbaik (best use) terhadap sumber daya-sumber daya yang ada.
• Accountability, para pengambil keputusan di instansi pemerinta, sector public dan organisasi masyarakat madani (civil society )  harus mampu mempertanggung jawabkan apa yang di lakukan dan di putuskan kepada public sekaligus kepada para pemangku kepentingan
• Strategic Vision, para pemimpin dan masyarakat public harus memiliki persfektif yang luas dan jangka panjang terhadap pembangunan manusia, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, dan kompleksitas social dan budaya.