BIOGRAPHY INDIRA GHANDY

BIOGRAPHY INDIRA GHANDY

Indira Priyadarshini Gandhi is the only daughter of Jawaharlal Nehru and Kamala. His father was an active member of the Indian Independence Movement and the first Prime Minister of India. He himself is the first female prime minister in India.

(Indira Priyadarshini Gandhi adalah putri tunggal dari Kamala dan Jawaharlal Nehru. Ayahnya adalah anggota aktif Gerakan Kemerdekaan India dan Perdana Menteri India pertama. Ia sendiri adalah perdana menteri wanita pertama di India.)

Indira Gandhi was educated in Switzerland and the Somerville College, Oxford. When his mother died in 1936 he returned to India. Since that time he was active in the Indian national movement and a member of the Indian National Congress. There she met her husband, Feroze Gandhi.

(Indira Gandhi mengenyam pendidikan di Swiss dan Somerville College, Oxford. Ketika ibunya meninggal pada tahun 1936 ia pulang ke India. Sejak saat itu ia aktif dalam gerakan nasional India dan menjadi anggota Kongres Nasional India. Di sana ia bertemu suaminya, Feroze Gandhi.)

In 1959, Indira Gandhi was elected President of the Indian National Congress. After the death of Jawaharlal Nehru, he decided to follow the elections and eventually elected. He was assigned to the Ministry of Information and Broadcasting of India. After Prime Minister Lal Bahadur Shastri died in 1966, India's Congress appointed him as Prime Minister.

(Pada tahun 1959, Indira Gandhi terpilih sebagai Presiden Kongres Nasional India. Setelah kematian Jawaharlal Nehru, ia memutuskan untuk mengikuti pemilihan umum dan akhirnya terpilih. Ia ditugaskan di Departemen Informasi dan Penyiaran India. Setelah perdana Menteri Lal Bahadur Shastri meninggal pada tahun 1966, Kongres India menunjuknya sebagai Perdana Menteri.)

On his tenure Indira Gandhi succeeded in bringing major changes in farm programs so as to reduce poverty country. Gandhi also signed the Shimla Agreement to resolve the Kashmir dispute peacefully. Besides, he also led a movement called the Green Revolution to address the chronic food shortage in Punjab.

(Pada masa jabatannya Indira Gandhi berhasil membawa perubahan besar dalam program pertanian sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan negaranya. Gandhi juga menandatangani Perjanjian Shimla untuk menyelesaikan sengketa Kashmir secara damai. Selain itu ia juga memimpin sebuah gerakan yang disebut Revolusi Hijau untuk mengatasi kekurangan pangan kronis di Punjab.)

Although it has brought a lot of progress Indira Gandhi criticized for rising inflation, the country's economic poverty, and corruption. Public anger against him push it declared a state of emergency due to the turbulent political situation in India. Indira Gandhi was defeated in the next election and then jailed.

(Meskipun telah membawa banyak kemajuan Indira Gandhi dikritik atas inflasi yang meningkat, kemiskinan ekonomi negara, dan korupsi. Kemarahan rakyat terhadap dirinya mendorong ia mengumumkan keadaan darurat karena situasi politik yang bergolak di India. Indira Gandhi kalah dalam pemilihan berikutnya dan kemudian dipenjara.)

During the 1980 growing Sikh separatist movement in India. Indira Gandhi tried to suppress this movement. In September 1981 the separatists have staged a campaign inside the Golden Temple in Amitsar. Indira ordered 70,000 troops to enter the sacred space. In this operation more than 450 people died. This operation increases the tension in India at that time and trigger shooting at Indira Gandhi by Satwant Singh and Beant Singh on October 31, 1984.

(Selama tahun 1980 gerakan separatis Sikh berkembang di India. Indira Gandhi berusaha menekan gerakan ini. Pada bulan September 1981 kelompok separatis ini menggelar kampanye di dalam Kuil Emas di Amitsar. Indira memerintahkan 70.000 tentara untuk masuk ke ruang suci. Dalam operasi ini lebih dari 450 orang meninggal. Operasi ini meningkatkan ketegangan di India pada masa itu dan memicu penembakan pada Indira Gandhi oleh satwant Singh dan Beant Singh pada tanggal 31 Oktober 1984.)    

Research and analysis by Ratri Adityarani:
Last Update: March 24, 2014
EDUCATION
    Visva-Bharati University
     University of Oxford

CAREER
    Indian Prime Minister (1966-1977 and 1980-1984)
     Indian External Affairs Minister (1967-1969 and March 1984- October 1984)
    Secretary of Defense (November 1975 - December 1975 and 1980 to 1982)
    Minister of Home Affairs of India (1970-1973)
    Indian Finance Minister (1969-1970)

(Riset dan Analisa oleh Ratri Adityarani

Last Update: 24 Maret 2014

PENDIDIKAN

    Visva-Bharati University

     University of Oxford

KARIR

    Perdana Menteri India (1966-1977 dan 1980-1984)

     Menteri Urusan Eksternal India (1967-1969 dan Maret 1984- Oktober 1984)

    Menteri Pertahanan (November 1975 - Desember 1975 dan 1980-1982)

    Menteri Urusan Dalam Negeri India (1970-1973)

    Menteri Keuangan India (1969-1970))

meaning

Ringkasan

Indira Gandhi lahir pada 19 November 1917, di Allahabad, India. Gandhi lahir dalam keluarga politik terkemuka Nehru; ayahnya, Jawaharlal Nehru, menjabat sebagai perdana menteri pertama India. Gandhi menjabat tiga istilah berturut-turut sebagai perdana menteri, antara tahun 1966 dan 1977, dan istilah lain mulai pada tahun 1980. Pada tahun 1984, Gandhi dibunuh oleh pengawal Sikh nya.
Kehidupan awal

Satu-satunya anak Jawaharlal Nehru dan perdana menteri pertama India merdeka, Indira Gandhi lahir pada 19 November 1917. Seorang wanita muda yang keras kepala dan sangat cerdas, ia menikmati pendidikan yang sangat baik di sekolah-sekolah dan Swiss di Somerville College, Oxford.
Setelah ibunya meninggal, pada tahun 1936, Gandhi menjadi sesuatu dari nyonya rumah ayahnya, belajar untuk menavigasi hubungan yang kompleks diplomasi dengan beberapa pemimpin besar dunia.

Karir politik

Gandhi terpilih sebagai presiden Kongres Nasional India pada tahun 1960. Setelah kematian ayahnya, Gandhi ditunjuk sebagai menteri informasi dan penyiaran. Ketika penerus ayahnya, Lal Bahadur Shastri, meninggal tiba-tiba pada tahun 1966, kongres India ditunjuk dia untuk jabatan perdana menteri.

Dia terkejut rekan ayahnya tua ketika dia memimpin dengan tangan yang kuat, pemecatan beberapa pejabat peringkat tertinggi. Gandhi kemudian membawa perubahan besar dalam program pertanian yang meningkatkan banyak negaranya miskin. Untuk sementara waktu, ia dipuji sebagai pahlawan.

Sukses diplomatik

Pada tahun 1971, tentara Pakistan melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat Pakistan Timur. Hampir 10 juta orang melarikan diri ke India. Gandhi mengundang presiden Pakistan untuk Shimla untuk pertemuan puncak selama seminggu.

Kedua pemimpin akhirnya menandatangani Perjanjian Shimla, setuju untuk menyelesaikan sengketa Kashmir dengan cara damai. Karyanya akhirnya mengarah pada penciptaan negara baru dan independen Bangladesh.

Gandhi juga memimpin sebuah gerakan yang dikenal sebagai Revolusi Hijau. Dalam upaya untuk mengatasi kekurangan pangan kronis yang terutama mempengaruhi petani Sikh sangat miskin dari wilayah Punjab, Gandhi memutuskan untuk meningkatkan diversifikasi tanaman dan ekspor makanan sebagai jalan keluar dari masalah, menciptakan lapangan kerja baru serta makanan untuk bangsanya nya.

Kecenderungan otoriter dan Penjara

Meskipun kemajuan ini, Gandhi memerintah dengan tangan otoriter, dan korupsi direbus dalam kongres dan pemerintah nasional dan negara nya. Pada tahun 1977, pengadilan tinggi menemukan dia bersalah dari pelanggaran kecil selama pemilu tahun ini dan menyerukan pengunduran dirinya. Gandhi menanggapi dengan meminta presiden panggilan untuk keadaan darurat.

Gandhi kalah dalam pemilu berikutnya dan kemudian dipenjarakan. Pada tahun 1980, negara merespon secara berbeda dan dia menang dengan mayoritas longsor. Pada tahun yang sama, anaknya Sanjay Gandhi (b. 1946), yang telah menjabat sebagai kepala penasihat politiknya, meninggal dalam kecelakaan pesawat di New Delhi. Setelah kematian Sanjay, Indira mempersiapkan anaknya yang lain, Rajiv (b. 1944), untuk kepemimpinan.

Pembunuhan

Selama tahun 1980, gerakan separatis Sikh dikembangkan di India, yang berusaha Gandhi untuk menekan. Ekstremis Sikh diadakan kampanye dalam Kuil Emas, dan Gandhi memerintahkan sekitar 70.000 tentara untuk membersihkan ruang sakral. Lebih dari 450 orang meninggal.

Pada tanggal 31 Oktober 1984, pengawal dipercaya, yang adalah seorang Sikh, mengeluarkan .38 revolver dan menembaknya titik-kosong. Pengawal lain, juga Sikh, lalu mengeluarkan senjata otomatis dan menembak 30 putaran dalam tubuhnya. Gandhi meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.

BIAGRAFI INDIRA GHANDI

an english

Synopsis

Indira Gandhi was born on November 19, 1917, in Allahabad, India. Gandhi was born into the politically prominent Nehru family; her father, Jawaharlal Nehru, served as India’s first prime minister. Gandhi served three consecutive terms as prime minister, between 1966 and 1977, and another term beginning in 1980. In 1984, Gandhi was assassinated by her Sikh bodyguards.
Early Life

The only child of Jawaharlal Nehru and the first prime minister of independent India, Indira Gandhi was born on November 19, 1917. A stubborn and highly intelligent young woman, she enjoyed an excellent education in Swiss schools and at Somerville College, Oxford.
After her mother died, in 1936, Gandhi became something of her father's hostess, learning to navigate complex relationships of diplomacy with some of the great leaders of the world.

Political Career

Gandhi was elected president of the Indian National Congress in 1960. After her father’s death, Gandhi was appointed minister of information and broadcasting. When her father’s successor, Lal Bahadur Shastri, died abruptly in 1966, India’s congress appointed her to the post of prime minister.

She surprised her father’s old colleagues when she led with a strong hand, sacking some of highest-ranking officials. Gandhi subsequently brought about great change in agricultural programs that improved the lot of her country’s poor. For a time, she was hailed as a hero.

Diplomatic Success

In 1971, the Pakistan army conducted violent acts against the people of East Pakistan. Nearly 10 million people fled to India. Gandhi invited the Pakistani president to Shimla for a weeklong summit.

The two leaders eventually signed the Shimla Agreement, agreeing to resolve the dispute of Kashmir by peaceful means. Her work eventually led to the creation of the new and independent nation of Bangladesh.

Gandhi also led a movement that became known as the Green Revolution. In an effort to address the chronic food shortages that mainly affected the extremely poor Sikh farmers of the Punjab region, Gandhi decided to increase crop diversification and food exports as a way out of the problem, creating new jobs as well as food for her countrymen.

Authoritarian Leanings and Imprisonment

Despite these advancements, Gandhi ruled with an authoritarian hand, and corruption boiled within her congress and her national and state governments. In 1977, the high courts found her guilty of a minor infraction during the year’s elections and called for her resignation. Gandhi responded by requesting that the president call for a state of emergency.

Gandhi lost the next election and was later imprisoned. In 1980, the country responded differently and she won by a landslide majority. That same year, her son Sanjay Gandhi (b. 1946), who had been serving as her chief political adviser, died in a plane crash in New Delhi. After Sanjay's death, Indira prepared her other son, Rajiv (b. 1944), for leadership.

Assassination

During the 1980s, a Sikh separatist movement developed in India, which Gandhi attempted to repress. Sikh extremists held a campaign inside the Golden Temple, and Gandhi ordered some 70,000 soldiers to purge the sacred space. More than 450 people died.

On October 31, 1984, a trusted bodyguard, who was a Sikh, pulled out a .38 revolver and shot her point-blank. Another bodyguard, also a Sikh, then took out an automatic weapon and shot 30 rounds into her body. Gandhi died on the way to the hospital.

Aliran administrasi Publik

Definisi Administrasi :

• Herbert A. Simons: kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama

Menurut Nicholas Henry, Administrasi Publik ialah suatu kombinasi yang  kompleks antara teori dan Praktek , dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungan nya  dengan masyarakat yang di perintah, dan juga mendorong kebijakan public  agar lebih responsive terhadap kebutuhan social .

Menurut David H. Rosenblomm, Administrasi Publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajement, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislative, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Dari kedua definisi tersebut, dapat di pahami bahwa administrasi public adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif.

Istilah administrasi Publik memiliki 3 macam variasi makna:

• Administration of public, menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator,  yang aktif mengatur dan mengabil keputusan, masyarakat di asumsikan sebagai masyarakat yang pasif dan hanya menurut saja.
• Administration for public, menunjukan suatu konteks yang lebih maju, dimana pemerintah lebih berperanan dalam mengemban misi pemberian pelayanan public (Service provider). Di sini di asumsikan bahwa pemerintah lebih responsive atau lebih tanggap terhadap apa yang di butuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi  pelayanan public kepada masyarakat.
• Administration by public, merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah member kesempatan untuk itu. Dalam, hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada “empowerment” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidup nya tanpa harus sepenuh nya tergantung terus-menerus kepada pemerintah.

Perkembangan Administrasi Publik

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat di telusuri dari perubahan paradigma nya. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang di anut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Nicholas Henry mengungkapkan bahwa standart suatu disiplin Ilmu mencakup Focus dan locus.

• Focus, mempersoalkan what of the field, atau metode dasar yang di gunakan atau cara-cara ilmiah apa yang di gunakan untuk memecahkan suatu persoalan.

• Locus mencakup where of the field atau tempat dimana metode tersebut di gunakan atau di terapkan.

Menurut Nicholas HeNry, Ada 5 paradigma dalam Administrasi PUblik:

1. Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Tokoh yang terkenal antara lain: Frank J Goodnow dan Leonard D White.menurut Goodnow dalam buku nya Politics and Administration. Politk memusatkan perhatian pada kebijakan atau kehendak rakyat. Sedangkan administrasi lebih pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut.

Implikasi dari paradigma ini adalah administrasi harus di lihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan di arahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari government Bureaucracy.

Pada paradigma ini, hanya terpusat pada pembahasan Locus nya saja, sedangkan Foucs nya kurang di bahas secara jelas dan terperinci.

1. Prinsip-Prinsip Administrasi. (1927-1937)

Tokoh yang terkenal adalah Willoughby, Gullick & Urwick yang sangat di pengaruhi oleh tokoh manajement Klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip Administrasi sebagai focus Administrasi. Prinsip-prinsip tersebut di tuangkan dalam apa yang di sebut sebagai POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting)yang menurut mereka dapat di terapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedangkan Lokus dari Administrasi Publik tidak pernah di ungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintahan.

1. Administrasi Negara sebagai Ilmu politik. (1950-1970)

Morstein-Marx seorang editor buku :”element of Public Administrations” ditahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi  sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis. Sementara Hebert Simons mengarahkan kritikan nya terhadap ketidak-konsistenan prinsip Administrasi. Administrasi public bukan lah ilmu yang bebas nilai, tapi sangat di pengaruhi nilai-nilai tertentu. Sehingga muncul paradigma baru yang menganggap administrasi public sebagai ilmu Politik dimana locus nya ialah birokrasi pemerintahan, sedangkan focus nya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi banyak mengandung kelemahan.

1. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi. (1956-1970)

Dalam paradigma ini, prinsip-prinsip manajement yang pernah popular sebelum nya, di kembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajement, metode kuantitatif, analisis system, riset operasi dsb merupakan focus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini,, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu Administrasi murni dan berorientasi pada kebijakan Publik.

1. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. (1970- sekarang)

Paradigma ini telah memiliki focus dan locus yang jelas. Focus administrasi Publik adalah teori organisasi, teori manajement dan kebijakan public. Sedangkan locus nya ialah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan Publik.

Menurut Gerald E. Caiden (1982) ada beberapa aliran dalam administrasi Publik, yang bisa di golongkan dalam 2 jenis. :

1.   Aliran Proses Administrasi

• Aliran empiris

Mengandalkan berbagai kasus atau praktek administrasi Publik  yang dapat di gunakan sebagai pegangan dalam mensukseskan administrasi public  dan tidak semata-mata hanya mengandalkan teori dan generalisasi yang telah di hasilkan.

• Aliran pengambilan keputusan

Memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengambilan keputusan dalam organisasi agar tidak keliru dalam pembuatan keputusan.

• Aliran matematik

Memanfaatkan model matematika dan statistika sehingga para administrator tidak lagi menggantungkan diri pada cara-cara lama atau tradisional.

2.   Aliran system Administrasi Holistik

• Aliran perilaku manusia

Memusatkan perhatian pada komunikasi , konfliks, motivasi, kepemimpinan, status dan interaksi social, karena unsur-unsur ini akan mensukseskan pencapaian tujuan.

• Aliran analisis birokrasi

Memusatkan perhatian pada aplikasi prinsip-prinsip birokrasi ala webber, yang di anggap unggul karena di dasarkan atas aturan yang rasional yang mengatur struktur dan proses  menurut pengetahuan teknis  dan efisiensi yang tinggi.

• Aliran system social

Melihat organisasi sebagai suatu system social yang bersifat terbuka dan tertutup, dan dalam pengembangan nya di perluas menjadi pemahaman terhadap hubungan antara administrasi public dengan masyarakat.

• Aliran integrative

Melakukan konsolidasi berbagai aliran lain dalam praktek administrasi Publik.

Donald F. kettl (1993) juga mengungkapkan paradigma administrasi Publik ke dalam 4 tahapan pengembangan administrasi Publik.

1.                     tahap sentralitas administrasi (tahap progresif) 1887-1915

memusatkan perhatian nya pada administrasi professional dalam rangka memperkuat pemerintah untuk mencapai tingkat efisiensi, dan mencari cara untuk meluputkan administrasi Publik dari skandal politik dan system spoil  yang cenderung mengurangi efektifitas administrasi.

2.                     Tahap scientific management. 1915-1940

Tahap ini berupaya menerapkan scientific approach dalam manajement atau administrasi public dan mengenyampingkan dunia politik.

3.                     Tahap critical self-examination. 1940-1969

pada tahapan ini pemanfaatan manajement ilmiah mulai di perlemah, dengan mengusulkan Political power sebagai pengganti nya untuk mencapai praktek administrasi yang efektif, dimana prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan harus mendapat perhatian yang lebih besar dari pada struktur organisasi  dan efisiensi itu sendiri

4.     Tahap terjadi nya factor-factor sentrifugal. 1969- sekarang.

Pada tahap ini terjadi kerumitan dalam memisahkan administrasi dari politik karena teori administrasi public juga adalah teori politik.

Berbagai pendapat yang di kemukakan oleh Nicholas henry, Gerald E. Caiden dan Donald F Kettl di kenal juga sebagai teori Administrasi public klasik

Pada tahun 1983, muncul paradigma baru yang di sampaikan oleh G.D. Garson dan E.S. Overman dalam bentuk akronim PAFHRIER.

P A    = Policy Analysis

F       = Financial

H R   = Human Resources

I        = Information

E R    = External Relations

Paradigma ini muncul untuk merevisi paradigma prinsip-prinsip Administrasi (POSDCORB). dan menjadi pusat perhatian dari manajement public.

Pada tahun 1992, muncul  Post-bureaucratic paradigm (barzelay). Paradigma ini lebih menekankan hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk dan keterikatan terhadap norma. mengutamakan misi, pelayanan dan hasil akhir (outcome). menekankan pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkesinambungan. Menekankan pemisahan antara pelayanan dengan control, membangun dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisis hasil, dan memperkaya umpan balik.

Dalam saat yang bersamaan di amerika serikat muncul paradigma yang sangat terkenal karena bersifat reformis yaitu “reinventing Government” yang di sampaikan oleh D. Osborne dan T . Gaebler (1992). Paradigma ini di kenal dengan nama New public management (NPM).

Hood, mengungkapkan ada 7 komponen doktrin dalam NPM:

1. Pemanfaatan manajement professional dalam sector public.
2. Penggunaan indicator kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada control output.
4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil
5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
6. Penekanan gaya sector swasta pada praktek manajement
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya.

Menurut ferlie, Ashburner, fitzgerald dan Pettigrew (1997), NPM telah mengalami berbagai perubahan orientasi.:

1. The efficiency drive, mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
2. Downsizing and decentralization, mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.
3. In search of excellence, mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Public service orientation, menekankan pada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisassi public, memberikan perhatian yang lebih kepada aspirasi, kebutuhan , dan partisipasi “user” dan warga Negara, memberi otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang di pilih masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka, menekankan societal learning dalam pemberian pelayanan public, dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, serta partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Tahun 2003, J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt mengemukakan sebuag paradigma baru yaitu : new public Service. Konsep NPS antara lain:

• Melayani warga masyarakat bukan pelanggan (serve citizen, not customers)
• Mengutamakan kepentingan public (seek the public interest)
• Lebih menghargai kewarganegaraan dari pada kewirausahaan (Value citizenship over entrepreneurship)
• Berpikir strategis, dan bertindak demokratis (think strategically, act democratically)
• Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah (recognize that accountability is not simple)
• Melayani daripada mengendalikan (serve rather than steer)
• menghargai orang, bukan nya produktivitas semata (value people, not just productivity).

G. Shabbir Cheema (2007) mengungkapkan empat fase administrasi public yang juga menggambarkan perkembangan paradigma administrasi public.:

1.   Traditional Public Administration, yang berorientasi pada hirarki, kontinuitas, ketidak berpihakan, standarisasi, legal-rational, otoritas, dan profesionalitas

2.   Public Management, memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajement termasuk efisiensi dalam pemakaian sumberdaya, efektifitas, orientasi pada pelanggan, orientasi pada kekuatan pasar, dan lebih sensitive terhadap kepentingan public.

3.   New Public Management, yang di arahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan orientasi hasil, out-sourcing, dan contracting out, serta promosi etika profesi dan manajemen dan anggaran berbasis kinerja.

4.   Governance, suatu system nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, social, dan politic di kelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sector swasta. Esensi dari paradigma ini ialah memperkuat interaksi ketiga unsure tersebut dalam mempromosikan People-centered development.

Karakteristik Governance menurut UNDP:

• Participation, semua orang harus di beri kesempatan untuk bersuara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau melalui institusi perantara yang mewakili kepentingan nya.
• Rule of law, aturan hokum harus adil dan di tegakkan tanp pandang bulu, termasuk hokum yang mengatur hak-hak asazi manusia.
• Transparency, keterbukaan harus di bangun di atas aliran informasi yang bebas. Berbagai proses, institusi dan informasi harus dapat di akses oleh semua orang yang berkepentingan
• Responsiveness, institusi-institusi dan proses yang ada harus di arahkan untuk melayani para pemangku kepentingan atau stakeholders
• Consensus orientation, harus ada proses mediasi untuk sampai pada konsesus umum yang di dasarkan atas kepentingan kelompok, dan sedapat mungkin di dasarkan pada kebijakan dan prosedur.
• Equity, semua orang memiliki kesempatan yang sama untk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan nya.
• Effectiveness and efficiency, proses dan institusi-institusi yang ada sedapat mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfataan terbaik (best use) terhadap sumber daya-sumber daya yang ada.
• Accountability, para pengambil keputusan di instansi pemerinta, sector public dan organisasi masyarakat madani (civil society )  harus mampu mempertanggung jawabkan apa yang di lakukan dan di putuskan kepada public sekaligus kepada para pemangku kepentingan
• Strategic Vision, para pemimpin dan masyarakat public harus memiliki persfektif yang luas dan jangka panjang terhadap pembangunan manusia, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, dan kompleksitas social dan budaya.